Pemerintah Diminta Segera Bentuk Badan Pangan Nasional

05-11-2019 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Foto: Runi/rni

 

Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional guna menjaga stabilitas pangan Indonesia. Menindaklanjuti itu, maka nantinya Komisi IV DPR RI akan melakukan rapat gabungan dengan sejumlah kementerian terkait guna mendorong pembentukan badan pangan tersebut.

 

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin usai memimpin RDP Komisi IV DPR RI dengan Dirut Bulog Budi Waseso di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa. (5/11/2019). Sudin menuturkan bahwa pembentukan Badan Pangan Nasional ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sehingga implementasinya perlu ditindaklanjuti secara lebih nyata.

 

“Untuk itu nantinya Komisi IV akan melakukan rapat kerja gabungan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog untuk membahas pembentukan Badan Pangan Nasional sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2012,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Dalam kesimpulan yang dibacakan Sudin, Komisi IV DPR RI juga meminta Pemerintah untuk melakukan evaluasi Inpres Nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan beras dan penyaluran beras oleh pemerintah dan melakukan penyesuaian harga pembelian beras pemerintah berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan biaya-biaya yang berlaku saat ini.

 

Adapun Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo sebelumnya juga mengutarakan agar Komisi IV DPR RI segera memanggil sejumlah menteri, salah satunya MenPAN-RB untuk segera merealisasikan Badan Pangan Nasional. Pasalnya wacana ini sudah berlangsung lama namun tidak ada perkembangan yang berarti.

 

“Dulu pernah didesain yang sampai sekarang tidak kunjung selesai, karena itu kita tanyakan pada MenPAN-RB tentang seberapa jauh proses ini,” terang politisi Partai Golkar itu. Dengan adanya Badan Pangan Nasional, diharapkan akan semakin memperkuat keberadaan logistik dalam jangka waktu panjang, karena berada dalam koordinasi langsung di bawah Presiden. (hs/sf)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...